Jangan saling menjegal

id koalisi

Jangan saling menjegal

Ilustrasi (Foto antaranews.com)

Yogyakarta (Antara Jogja) - Jangan saling menjegal. Itu pesan yang bijaksana, tidak memihak, artinya kedua pihak sama-sama diingatkan untuk bermitra secara sehat demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Mantan juru bicara Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa hubungan kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di parlemen adalah sebagai mitra politik. Oleh karena itu, diingatkan untuk tidak saling menjegal dalam membangun kebijakan untuk masyarakat pada masa mendatang.

"Posisinya (Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat) adalah mitra, bukan justru saling menegasikan satu sama lain," kata Khofifah seusai menjadi pembicara dalam suatu acara di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (8/10).

Menurut dia, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang ada di DPR serta MPR, ke depan harus berjalan bersama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendasar rakyat.

Hal itu, menurut dia, dapat diwujudkan dengan musyawarah secara sehat, bukan justru saling menolak kehendak satu sama lain. "Jadi, jangan sampai ketika ada satu kebijakan (pemerintah), asal tidak suka, langsung ditolak," katanya.

Kedua kubu koalisi tersebut, menurut Khofifah, perlu mengedepankan komunikasi untuk membangun budaya musyawarah mufakat, dan bukan saling mengalahkan. "Sebab, DPR-MPR bersama pemerintah ke depan harus memprioritaskan kebijakan yang produktif," katanya.

Ia juga berharap seluruh kader partai yang duduk di kursi pimpinan di DPR maupun MPR dapat memosisikan diri bukan hanya sebagai politisi, melainkan juga negarawan sehingga mengedepankan kepentingan negara dibanding kepentingan kelompok.

Sementara itu, politikus Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan bahwa dominasi KMP di jajaran pimpinan DPR dan MPR bukan untuk menjegal pemerintahan baru, pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. "Sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjegal Joko Widodo-Jusuf Kalla," katanya dalam Silaturahmi Calon Ketua Umum Partai Golkar dengan DPD I dan DPD II Golkar se-Jawa Tengah di Semarang, Rabu (8/10).

Dalam acara tersebut, Priyo memaparkan sejumlah visi dan misinya jika nanti terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Salah satu yang akan diusungnya adalah menjadikan Golkar sebagai partai yang mengusung politik luhur.

Terkait dengan dominasi KMP atas pimpinan DPR dan MPR, mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, "Jika saya memimpin Partai Golkar, yang akan saya kembangkan adalah politik luhur."

Sebagai salah satu motor utama KMP, menurut Priyo, Partai Golkar akan sangat memberi warna dalam menentukan sikap KMP terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Meski demikian, menurut Priyo, dominasi KMP di jajaran pimpinan DPR dan MPR tidak dimaksudkan untuk menjegal atau "waton suloyo" (asal beda) dengan pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam KMP, kata salah seorang Ketua DPP Partai Golkar ini, partainya akan tampil dengan wajah yang menampilkan keluhuran dan kesantunan dalam berpolitik.

"Golkar tidak akan menjadi partai pemburu kekuasaan semata," tandas Priyo.

Ketua Umum DPP MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) itu menegaskan kekuasaan yang dimiliki Golkar akan digunakan demi kepentingan rakyat, dan diabdikan guna memperjuangkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Ia mengatakan bahwa politik luhur akan membawa posisi Partai Golkar sebagai partai tengah dan moderat. "Tidak akan menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politik," ujarnya.

Partai Golkar, kata Priyo, mengedepankan harmoni, sopan santun, dan fatsun politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Golkar adalah partai nasionalis yang religius, partai yang sejak awal pendiriannya menentang ajaran komunisme yang anti-Tuhan, tetapi juga partai yang dalam platformnya tidak menghendaki negara agama.



Tidak Akan Memakzulkan

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding meyakini unsur pimpinan MPR 2014--2019 yang didominasi politikus Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan memakzulkan Calon Presiden RI terpilih Joko Widodo yang didukung partainya dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Biasa, orang khawatirkan paling `impeachment` (pemakzulan). Akan tetapi, kalau melihat Pak Zulkifli (Ketua MPR 2014--2019) dan para wakilnya, Mahyudin (Golkar), E.E. Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD), mereka figur yang bijak dan baik, saya optimistis," kata Karding seusai menghadiri Sidang Paripurna MPR RI di Jakarta, Rabu (8/10).

Ia menilai mekanisme pemilihan pimpinan MPR yang dimenangkan wakil dari KMP dan satu wakil dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah berjalan secara adil.

Koalisi Indonesia Hebat yang beranggotakan PDI Perjuangan, PKB, Hanura, Nasional Demokrat, serta partai yang baru bergabung yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilihan pimpinan MPR, menurut Karding, menerima hasil pemungutan suara dengan lapang dada. "Apresiasi tetap kami berikan, biasa kalah-menang begini. Kami harapkan MPR ke depan tetap seperti tradisi sebelumnya," ujar dia.

Kegagalan untuk merebut kursi pimpinan MPR, menurut dia, karena pihaknya terlalu percaya dengan prediksi akan terakumulasinya secara bulat suara dari seluruh anggota DPD.

Keyakinan tersebut datang setelah KIH dengan mantap mengusung wakil dari DPD RI, Osman Sapta Odang, sebagai calon ketua MPR 2014--2019 beserta empat wakil dari KIH.

"Kami terlalu mempercayai DPD dengan logika kami bahwa mereka tidak akan lari (ke paket calon pimpinan MPR Koalisi Merah Putih). Itu kekhilafan kami," katanya.

Selain itu, Karding mengakui kemampuan lobi pihaknya juga tidak maksimal untuk mengumpulkan suara dari DPD.

Paket calon pimpinan MPR dari KMP, yakni Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, Mahyudin dari Partai Golkar, E.E. Mangindaan dari Partai Demokrat, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Oesman Sapta Odang yang merupakan wakil DPD memperoleh 347 suara dari total 678 suara yang diberikan anggota MPR RI pada sidang paripurna.

Sementara itu, paket calon pimpinan MPR yang diusung KIH yang terdiri atas calon ketua Oesman Sapta Odang dari DPD, dan empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Patrice Rio Capella dari Partai Nasional Demokrat, dan Hazrul Azhar dari Partai Persatuan Pembangunan, memperoleh 330 suara.



Harus Hadir 24 Jam

Khofifah Indar Parawansa menyarankan pemerintahan Joko Widodo mendatang harus hadir 24 jam untuk melayani rakyat guna memperkuat dukungan dalam menjalankan pemerintahannya. "Harus hadir 24 jam, ketika rakyat punya harapan, tetap mendapatkan jawaban itu. Sekarang kan pemerintah hanya hadir sampai jam empat sore saja," katanya.

Selain itu, menurut dia, untuk makin memperkuat kepercayaan masyarakat, visi dan misi Jokowi yang tertuang dalam sembilan agenda prioritas "Nawacita" harus benar-benar bisa diimplementasikan oleh pemerintahan baru mendatang. "Jokowi harus bisa mem-`break down` Nawacita," kata Khofifah.

Mengenai potensi munculnya hambatan dari KMP, dia menilai Jokowi telah memiliki kesiapan dengan format tim pemerintahannya.

Kekuatan format pemerintahan mendatang, menurut dia, akan mampu menghadapi dominasi KMP di DPR maupun MPR.

Mengomentari potensi pemakzulan terhadap Jokowi pada masa mendatang oleh MPR yang saat ini didominasi kubu KMP, menurut Khofifah, hal itu tidak perlu menjadi kekhawatiran berlebihan. Sebab, apabila kewenangan disalahgunakan, akan mendapat perlawanan langsung dari rakyat. "Kalau itu sampai terjadi, apakah harus rakyat yang bertindak langsung?" katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Haryadi berpendapat, apabila kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif, tidak ada peluang parlemen yang saat ini dikuasai KMP untuk mengganggu Jokowi-JK.

"Tetap ada nukilan kerikil kecil dari elemen-elemen KMP yang ngotot mendendam dan mengganggu Jokowi-JK. Namun, keberadaannya takpunya pengaruh signifikan mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-JK secara keseluruhan," ujar Haryadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/10).

Dosen FISIP Unair Surabaya ini melihat apabila politik parlemen sekarang dari frame lama dan dimaknai statis, niscaya disimpulkan pemerintahan Jokowi-JK dalam kurun lima tahun ke depan akan menghadapi jalan terjal. "Akan selalu diganggu oleh DPR dan MPR. Namun, realitas dan sejarah politik parlemen di Indonesia cenderung dinamis," katanya.

Apalagi, menurut Haryadi, dinamika yang ada saat ini tidak dibingkai oleh dorongan ideologi sehingga sekat-sekat KIH dan KMP yang menjadi faksi di parlemen akan mudah cair. "Terlebih apabila kinerja Jokowi-JK dikelola secara efektif," katanya.

(M008)
Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2024